Sebagai ujung tombak pembangunan nasional, pemerintah agar tidak terjebak pada pola pola ekonomi kapitalistik termasuk dalam agenda tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam melainkan pole ekonomi pembangunan Pancasila sebagaimana yang telah disarankan oleh berbagai pihak sebab hal itu sejalan dengan konsep masyarakat adat moderen ala bangsa ini.

Pemerintah perlu mempertegas kembali konsep dan haluan ideologi pembangunan Pancasila diberbagai lini pembangunan termasuk pada sektor pertambangan dan lingkungan hidup dalam rangka mewujudkan pembangunan ekonomi, sosial dan budaya gotong royong sebagaimana selaras dengan ciri khas dan kultur yang dimiliki pada masyarakat ini.

Dalam hal tata kelola lingkungan hidup dan sumber daya alam pemerintah juga perlu merekonstruksi kajian dampak lingkungan hidup termasuk mendorong industri pertambangan hijau; memperhatikan keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan sektor pertambangan serta memastikan pemanfaatannya yang berkeadilan untuk menunjang peningkatan taraf hidup, mendorong investasi pembuangan limbah industri pertambangan yang memadai untuk mengurangi kerusakan lingkungan.