KENDARI – Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Fakultas Hukum (FH) Universitas Sulawesi Tenggara (Unsultra) menolak keras pelaksanaan mimbar demokrasi Aliansi Mahasiswa dan Masyarakat Sulawesi Tenggara (AMARA Sultra) dengan membahas politik dinasti dan pelanggaran HAM.
Pasalnya, kegiatan tersebut yang dilaksanakan di kampus Unsultra pada Selasa (5/12) kemarin diduga bukan murni aspirasi mahasiswa tetapi kegiatan itu dinilai di tunggangi oleh kepentingan salah satu partai politik (Parpol) peserta Pemilu tahun 2024.
Hal tersebut diungkapkan langsung Ketua BEM FH Unsultra, Leciz Labanisi kepada media ini, Rabu, 6/12/2023.
Menurut Leciz, selaku ketua organisasi kemahasiswaan pihaknya sangat menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi yang sesuai dengan konstitusi. Termasuk kebebasan menyampaikan pendapat di muka umum, yang dilakukan baik itu kalangan mahasiswa maupun masyarakat pada umumnya.
Namun, kata Leciz, dalam hal kegiatan yang di laksanakan hari ini di Universitas Sulawesi Tenggara, yang bertajuk mimbar demokrasi dengan tema Lawan Politik Dinasti dan Pelanggaran HAM sangat bermuatan politis.
“Saya juga sangat menolak yang namanya politik dinasti maupun pelanggaran HAM siapapun itu. Dan bilamana kegiatan, entah itu mau ditunggangi oleh pihak tertentu tidak ada masalah, tetapi jangan dilaksanakan di dalam lingkup kampus. Karena sudah dari jauh-jauh hari saya menolak kegiatan yang di maksud,” ungkap Leciz.
Kemudian melihat konstalasi politik yang saat ini terjadi, sambung Leciz, pelaksanaan mimbar demokrasi kemarin sangat erat kaitannya dengan kepentingan pemilu 2024 dalam hal ini pemilihan presiden dan wakil presiden.
“Hal tersebut besar dugaan kami berdasarkan bukti-bukti yang kami dapatkan, kegiatan tersebut kami duga kuat ditunggangi oleh kepentingan politik oknum-oknum tertentu,” bebernya.(**)
