Kita Rebut Kursi DPR, Endang: Bupati Konawe ‘KSK’ Bukan Kim Joung Un

KENDARI – Saat acara Rapat Konsolidasi Wilayah Partai Nasdem Sultra, Jumat (23/9), KSK melontarkan sejumlah pernyataan di hadapan simpatisannya yang tumpah ruah.

“Kita rebut semua kursi, kita rebut kursi Ketua DPR, jangan sisakan 1 kursi,” kata KSK.

Bacaan Lainnya

Pernyataan Bupati Konawe Kery Saiful Konggoasa (KSK) dalam rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) Partai Nasdem Sulawesi Tenggara menyebut, akan memborong semua kursi DPRD tanpa menyisakan satu kursi pun untuk partai lain.

Hal ini rupanya memantik komentar Ketua DPD Partai Demokrat Sulawesi Tenggara Muhammad Endang SA. Dalam keterangannya, Ketua DPD Partai Demokrat Sultra itu menganggap pernyataan KSK sebagai pernyataan asal bunyi, tidak berdasarkan fakta dan seperti pernyataan orang yang lagi mabuk.

Baca Juga  Antisipasi El Nino dan Krisis Pangan Global, Kementan Maksimalkan Program Andalannya

“KSK bukan Kim Jong Un. Jadi pernyataan itu seperti pernyataannya orang lagi mabuk, mungkin beliau lagi mabuk partai,” kata Endang, Selasa (26/9).

Endang menjelaskan dalam sejarah pemilihan legislatif di sebuah negara demokratis jarang terjadi satu partai memborong semua kursi parlemen. Kondisi itu hanya terjadi di negara-negara komunis yang menganut sistem partai tunggal seperti Korea Utara yang dipimpin secara turun temurun dan saat ini dipimpin oleh Kim jong Un.

“Kita bukan negara komunis seperti Korea Utara, dan KSK bukan Kim Jong Un,” ujar Endang sambil tertawa.

Sementara itu berkenaan dengan pencalonan KSK sebagai Calon Gubernur (Cagub) Sultra pada Pilkada tahun 2024, Endang mengakui KSK sebagai salah satu figur cagub terkuat.

Namun, agar lebih kuat lagi Endang, menyarankan agar KSK menggaet Ali Mazi, Gubernur Sultra saat ini sebagai calon Wakil Gubernur (Cawagub), karena sebagai pemimpin keduanya punya banyak kesamaan dan chemistry. Selain itu keduanya mewakili wilayah daratan dan kepulauan.

Baca Juga  Camat Baito Diganti, Buntut Kasus Guru Supriyani di Konawe Selatan

Ia juga menambahkan, kepala daerah yang sudah dua periode secara konstitusi bisa maju kembali sebagai Wakil Kepala Daerah, dan sudah banyak presedennya. Seperti yang pernah terjadi di Surabaya saat Tri Rismaharini menjadi Walikota berpasangan dengan Bambang Dwi Hartono yang pernah menjabat Walikota dua periode sebelumnya.

“Jadi ini tidak mengada-ada, bisa secara konstitusi. Yang tidak bisa itu presiden dua periode lalu jadi cawapres,” tegas Endang.

Selain bisa secara konstitusi, Endang meyakini pencalonan pasangan KSK-Ali Mazi sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sultra juga akan semakin memuluskan jalannya proyek-proyek mercusuar Ali Mazi seperti pembangunan kantor gubernur, tugu Oputa Yii Ko, Jalan Toronipa, Rumah Sakit Jantung, Perpustakaan.

Baca Juga  Genjot Produktivitas, Kementan Dorong SDM Pertanian Optimalkan Teknologi Digital

“Saya dengar Ali Mazi juga masih akan membangun lagi kantor DPRD dengan anggaran 100 M, ini akan semakin mulus bila KSK-Ali Mazi terpilih di 2024. Apa lagi kalau Partai Nasdem menang pilcaleg,” jelas Endang.

Mantan Wakil Ketua DPRD Provinsi Sultra ini juga percaya pasangan KSK-Ali Mazi akan menjadi magnet yang bisa menarik partai besar lainnya seperti Partai Amanat Nasional (PAN).

Dengan figur Ali Mazi, ia yakin PAN Sultra akan bergabung, karena eratnya kerjasama antara Ali Mazi dan ARS (Ketua DPW PAN) selama ini. Ia juga menegaskan Ali Mazi demi kepentingan daerah pasti akan berkenan menjadi tandem KSK.

“Lihat saja beliau kemana-mana, dalam kostum serta acara apapun selalu pakai gobang, itu pertanda bahwa sebenarnya beliau masih siap. Andai bisa tiga periode pasti beliau akan maju lagi,” pungkas Endang.(**)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *