Teks
Optimis Menangkan Pilwali, Asmawa Tosepu dan Yudhianto Mahardika Kompak Ambil Formulir Calon Wali Kota Kendari di Partai Demokrat - Kerusakan Jalan Mataiowi-Abuki, Proyek Rp18 Miliar Belum Setahun Sudah Bermasalah - Yusril Optimis Gugatan Kubu 01 dan 03 Bakal Ditolak MK - Harga HP Samsung Galaxy A15 Terbaru di April 2024, Yuk Cek Spesifikasi Lengkapnya - Info Lengkap: Harga Tiket Masuk dan Cara Pembelian Tiket Taman Mini Indonesia Indah

Partai Buruh Bakal Demo Besar di Depan Istana

JAKARTA – Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa di Istana Merdeka besok. Isu utama yang akan disuarakan yaitu terkait penolakan isi Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja.

“Partai Buruh akan melakukan aksi unjuk rasa puluhan ribu buruh di Istana Merdeka pada tanggal 14 Januari 2022,” kata Presiden Partai Buruh Said Iqbal dalam keterangan tertulisnya, Jumat (13/1/2023).

Terdapat 9 point penolakan yang akan disampaikan oleh para buruh. Beberapa diantaranya terkait permasalahan upah minimum, pesangon, jam kerja hingga masalah cuti.

“Isu utama yang akan disuarakan dalam aksi tersebut adalah menolak isi Perppu No 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja. Setidaknya ada 9 point yang ditolak kalangan buruh, yaitu terkait dengan permasalahan upah minimum, outsourcing, pesangon, karyawan kontrak, cuti, jam kerja, tenaga kerja asing, PHK, hingga sanksi pidana yang dihilangkan,” tuturnya.

Baca Juga  Aset Sitaan Tak Laku Dijual, Pemerintah Rugi di Kasus BLBI

Ia mengatakan aksi ini akan digelar secara serempak di berbagai kota. Nantinya para buruh yang melakukan aksi di Istana akan lebih dulu berkumpul di Irti Monas pada pukul 09.30 WIB.

“Selain di Istana, secara serempak aksi juga akan dilakukan di berbagai kota industri,” kata Said Iqbal.

Disebutkan, usai melakukan aksi, massa akan bergerak ke Sport Mall Kelapa Gading untuk menghadiri Deklarasi Darah Juang dan pembukaan Rapat Kerja Nasional Partai Buruh. Said Iqbal mengatakan dalam Rakernas, Partai Buruh akan menentukan Capres dan Cawapres yang akan didukung oleh Partai Buruh.

“Kami juga akan mengkaji kemungkinan untuk menggugat presidential threshold, sehingga partai politik yang saat ini memiliki kursi di parlemen dan partai baru memiliki hak yang sama untuk bisa mendukung calon presiden,” ujarnya.(SW)