Teks
Optimis Menangkan Pilwali, Asmawa Tosepu dan Yudhianto Mahardika Kompak Ambil Formulir Calon Wali Kota Kendari di Partai Demokrat - Kerusakan Jalan Mataiowi-Abuki, Proyek Rp18 Miliar Belum Setahun Sudah Bermasalah - Yusril Optimis Gugatan Kubu 01 dan 03 Bakal Ditolak MK - Harga HP Samsung Galaxy A15 Terbaru di April 2024, Yuk Cek Spesifikasi Lengkapnya - Info Lengkap: Harga Tiket Masuk dan Cara Pembelian Tiket Taman Mini Indonesia Indah

PB HMI Sebut Harusnya PT. Indobuildco Kooperatif dan Tidak Membangkang Terhadap Negara

JAKARTA – Pengurus Besar Himpunan Mahasiswa Islam (PB HMI) menegaskan bahwa PT Indobuildco selaku bagian dari swasta harusnya kooperatif dan tidak melanggar kesepakatan kerjasama yang telah dibangun sejak tahun 1989 dengan pemerintah terkait pengelolaan 13 hektar lahan Hotel Sultan jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat.

Ketua Umum PB HMI MPO, Ana Mulyana mengatakan PT. Indobuildco harusnya tunduk pada kesepakatan dan tidak membangkang terhadap Negara sebagaimana tertuang dalam dokumen Hak Guna Bangunan (HGB) Indobuildco No. 26/Gelora yang sudah berakhir tanggal 4 Maret 2023 dan GBK Indobuildco No. 27/Gelora yang berakhir 3 April 2023.

“Apa yang dipertontonkan oleh PT Indobuildco dengan intrik-intrik perlawanan yang dibangunnya belakangan ini adalah bentuk pembangkang terhadap kepentingan negara yang harus dilawan. Negara tidak boleh dipermainkan oleh swasta apalagi tunduk pada kepentingan swasta apapun alasannya. Sebab kepentingan negara diatas segalanya, negara hadir bukan untuk kepentingan segelintir orang saja. Harusnya PT. Indobuildco taat sebagaimana HPL 1/Gelora Tahun 1989 yang dikeluarkan Kementerian ATR/BPN.” Kata Ana Mulyana, 09/09/2023.

Baca Juga  Jajaki Kerjasama, PPWI Pidie Jaya Lakukan Audiensi dengan Wakil Bupati Pidie Jaya

Olehnya itu lanjut Ana PB HMI secara tegas mendukung upaya pemerintah dan Kepolisian untuk tindakan pengamanan lahan dan aset negara, sekaligus mendukung pendalaman kasus dugaan pidana yang dilakukan oleh PT Indobuildco.

“Pemerintah dan kepolisian agar jangan mau dipermainkan oleh swasta. Negara ini punya aturan yang wajib dipatuhi, jika ada yang mencoba melawan atau bermain – main dengan kesepakatan yang telah dibuat wajib bagi kita selaku masyarakat bersama pemerintah untuk melawan, apapun resikonya. Segera pemerintah dan kepolisian mengambil alih lahan dan aset negara dari tangan swasta yang tidak bertanggungjawab. Secara kelembagaan PB HMI mendukung upaya baik pemerintah dan kepolisian. Amankan dan telusuri dugaan pidana dalam pengelolaan lahan dan aset negara.” Ujarnya

Baca Juga  Bareskrim Polri Buru Dito Mahendra Gaet Densus 88

PB HMI tegas Ana “mendukung upaya itu dan siap mengawal hingga tuntas untuk Indonesia kuat, hebat dan maju.” Tutupnya