suarakarsa.com – Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas menyatakan pemerintah akan segera mengusulkan revisi Undang-Undang (UU) Ketenagakerjaan ke DPR. Langkah ini dilakukan sebagai respons terhadap putusan Mahkamah Konstitusi (MK) terkait uji materi UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja (UU Ciptaker).

“Revisi ini akan dipisahkan dari UU Ciptaker, sesuai komitmen pemerintah untuk menaati putusan MK,” kata Supratman dalam konferensi pers di Jakarta, Rabu (13/11), melansir Antara.

Aturan UMP 2024 Tidak Tunggu Revisi

Supratman juga menegaskan bahwa aturan mengenai upah minimum provinsi (UMP) tahun 2024 tidak akan menunggu revisi UU Ketenagakerjaan. Menteri Ketenagakerjaan akan mengeluarkan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) sebagai dasar hukum dalam waktu dekat karena situasi mendesak.

“Nanti detailnya bisa ditanyakan langsung ke Menaker,” ujarnya.

DPR Siap Bahas UU Ketenagakerjaan Baru

Wakil Ketua DPR RI Adies Kadir sebelumnya menyatakan DPR siap membentuk UU Ketenagakerjaan baru dalam waktu dua tahun, sesuai arahan MK. Ia menekankan bahwa proses pembentukan UU ini harus didasarkan pada kajian mendalam dan disesuaikan dengan visi-misi Presiden Prabowo Subianto.

“Harus ada pembicaraan antara pemerintah dan DPR serta kajian akademis untuk memastikan UU baru ini sesuai kebutuhan,” ujar Adies.

Arahan MK: UU Ketenagakerjaan Baru

Putusan MK pada perkara nomor: 168/PUU-XXI/2023 meminta pemerintah dan DPR segera membentuk UU Ketenagakerjaan baru dalam dua tahun. Hakim Konstitusi Enny Nurbaningsih menyebut hal ini diperlukan untuk mengurai ancaman ketidakharmonisan dalam substansi UU Ketenagakerjaan saat ini.

“Dengan UU baru, masalah ketidakharmonisan dapat diurai, ditata ulang, dan diselesaikan,” jelas Enny.

Dengan langkah ini, diharapkan revisi UU Ketenagakerjaan dapat memberikan kepastian hukum yang lebih baik dan memenuhi kebutuhan tenaga kerja di Indonesia.