BALIKPAPAN – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) menargetkan pembangunan rumah susun atau apartemen untuk 16.990 ASN di IKN dibangun pada Juni 2023. Target ini diakui oleh Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur IKN, Danis Hidayat Sumadilaga sebenarnya mundur.
“Saya berharap Januari-Februari sebagai konstruksi ya. Kelihatannya belum, karena Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) itu ada prosesnya, perkiraan Juni 2023. Diharapkan,” katanya di Grand Jatra, Balikpapan, Sabtu (14/1/2023).
Danis menjelaskan, pemindahan dari ASN akan dilakukan bertahap. Ia juga menegaskan rumah susun untuk ASN ini sekelas apartemen dan rata-rata tower dibangun 12 lantai. Ia juga menegaskan apartemen ini merupakan rumah dinas.
“Ini rumah susun atau apartemen, sebanyak hampir 17.000 ASN itu akan datang bertahap. Bentuknya semua ya rumah susun atau apartemen setinggi 12 lantai dan dari beberapa tower,” ungkapnya.
Kemudian, mengingat ASN tergolong dari berbagai tingkatan, maka pembangunan unit apartemen juga akan ada perbedaan. Misalnya, semakin tinggi pangkat ASN tersebut maka akan lebih luas.
“Perbedaanya di luasan, minimal 98 meter persegi. Nanti desainnya misalnya eselon yang lebih tinggi akan lebih besar,” tuturnya.
Untuk pembangunan apartemen ASN ini dilakukan bukan hanya dari pemerintah saja, tetapi juga ada tiga investor yang telah teken untuk membangun. Kementerian PUPR sendiri berencana membangun 47 tower rumah susun, yang terdiri dari 31 tower untuk ASN di west residence, 9 tower untuk Paspampres, 4 tower untuk Polri, dan 3 tower BIN.
“Itu baru diajukan ke Kementerian Keuangan sebanyak 47 tower senilai 9,4 triliun,” tutupnya.
Dari pihak swasta yang akan membangun hunian ASN di antaranya PT Summarecon Agung Tbk (Summarecon), PT Risjadson Brunsfield Nusantara – CCFG Corp (Konsorsium Nusantara), dan Korea Land and Housing Corporation (KLHC).
Rencananya, hunian yang dibangun oleh tiga investor tersebut akan mampu menampung kurang lebih 14,500 ASN dan Hankam di 184 tower yang berada di beberapa area, yaitu Pusat Pelayanan WP1A-1, Pemerintahan Timur WP1A-1, Hunian TNI WP1A-1, dan WP1B Tahap 1.
Ketiga investor tersebut ditargetkan untuk menuntaskan pekerjaannya pada tahun 2024 dan sehingga dapat beroperasi pada bulan Agustus-Desember 2024.
Total nilai investasi dari ketiga investor tersebut adalah sekitar 41 triliun rupiah dengan skema Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Berikut adalah rincian nilai investasinya, Summarecon sebesar Rp 1,67 triliun rupiah, Konsorsium Nusantara sebesar Rp 30,8 triliun rupiah dan KLHC sebesar 8,65 triliun rupiah.(SW)