“Kita harus berorientasi pada hasil terbaik, bukan terburu-buru,” kata Saleh.

Sementara itu, anggota Baleg dari PKB, Daniel Johan, memperingatkan bahwa metode omnibus law dapat memicu protes publik seperti yang terjadi dengan UU Cipta Kerja. Daniel menilai penyusunan UU dengan metode omnibus law efisien, tetapi bisa menyebabkan kebingungan dalam implementasi. Ia juga menyebut bahwa omnibus law bukan satu-satunya cara untuk menyelaraskan UU Politik dan Pemilu.

Wakil Ketua Baleg DPR Ahmad Doli Kurnia dari Golkar sebelumnya membuka peluang revisi delapan UU politik melalui omnibus law. Doli menyebutkan perlunya menyatukan UU Pemilu dan Pilkada untuk memperbaiki sistem politik dan menghindari tumpang tindih aturan.