JAKARTA – Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) mengkritisi jalannya debat calon wakil presiden (Cawapres). Dia menyebut, tiga cawapres tidak menjawab persoalan agraria, pangan, dan ekologi.
“Tiga calon saya pikir sangat jauh bicara (masalah) soal pangan, agraria, dan ekologis,” kata Manager Pengakuan Wilayah Kelola Rakyat Walhi, Ferry Widodo, dalam diskusi di kantornya, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Menurut Ferry, dari tiga calon itu, tidak ada yang pernyataan untuk menyelesaikan masalah konflik agraria. Menurutnya, tak ada yang jelas menjelaskan bagaimana melakukan reforma agraria sejati yaitu menata ulang struktur kepemilikan tanah.
“Kritik terhadap mereka adalah, tak ada yang bisa jelaskan bagaimana bisa mendorong terkait reforma agraria sejati,” katanya.
Dia mengkritik pernyataan dari cawapres nomor urut 1, Muhaimin Iskandar atau Cak Imin soal rencana dana desa Rp 5 miliar. Menurutnya, anggaran desa yang besar belum tentu bisa selesaian masalah.
“Apakah dana desa Rp 5 M itu cukup untuk menjadi anggaran yang cukup untuk pembangunan dan pemberdayaan tingkat desa. Fakta di lapangan, tidak terjadi. Rp 1 M dana desa yang dikucurkan saat ini, itu malah menyebabkan angka korupsi di tingkat desa tinggi. Ada 600 kepala desa yang terseret isu korupsi dana desa,” kata Ferry.
Dana desa tak selesaikan masalah agraria di mana terjadi konflik antara masyarakat dengan konsesi industri besar. Sehingga, kemiskinan di desa pun tidak terjadi.
“Dia tak selesaikan persoalan agraria yang sudah diambil oleh konsesi industri besar. Ini titik tekan kita. Mau dinaikkan Rp 10 M pun, bukan jaminan penyelesaian konflik agraria dan penuntasan kemiskinan di desa,” katanya.
Tiga pasangan capres memiliki misi dan visi terkait reformasi agraria. Tapi hanya menurutnya tak ada pembahasan bagaimana menyelesaikan masalah konflik agraria.
“Kita tegaskan bahwa walaupun dalam visi misi tiga calon ada mengenai reforma agraria. Bagaimana selesaikan konflik?” katanya.
Selain itu, Ferry pun menyinggung soal masalah pangan di Indonesia. Menurutnya, tiga cawapres tidak membahas soal tata kelola dan distribusi pupuk dan pangan di Indonesia.
“Yang jadi persoalan, bukan ketersediaan pupuk, tata kelola, dan distribusi pupuk yang jadi masalah. Di beberapa tempat yang kami temukan, bahwa agen pupuk besar dia telah punya jaringan sendiri. Biasanya, bukan jaringan resmi yang terdaftar, ada yang tidak terdaftar, dan penimbunan pupuk besar,” katanya.
“Dan bagaimana kemudian atasi distribusi dan tata kelola pupuk, itu tak muncul (di debat),” katanya.
Menurut Ferry, seharusnya tiga cawapres membahas bagaimana menjadikan distribusi lebih pendek. Konsumen seharusnya bisa langsung mendapatkan pupuk atau pangan dari produsen.
“(Cawapres) hanya bicara distribusi pupuk adil, subsidi pupuk, itu sudah lama dan ada. Bagaimana tata kelola dari produsen ke konsumen langsung? Beras punya sembilan mata rantai dari produsen ke konsumen, dari setiap level agen ini mereka ambil margin,” ucapnya.(SW)
