Teks
Optimis Menangkan Pilwali, Asmawa Tosepu dan Yudhianto Mahardika Kompak Ambil Formulir Calon Wali Kota Kendari di Partai Demokrat - Kerusakan Jalan Mataiowi-Abuki, Proyek Rp18 Miliar Belum Setahun Sudah Bermasalah - Yusril Optimis Gugatan Kubu 01 dan 03 Bakal Ditolak MK - Harga HP Samsung Galaxy A15 Terbaru di April 2024, Yuk Cek Spesifikasi Lengkapnya - Info Lengkap: Harga Tiket Masuk dan Cara Pembelian Tiket Taman Mini Indonesia Indah

Usai Dua Pejabat ASN Konawe Dinonaktifkan, Ini Tanggapan Bawaslu Konawe..

KONAWE – Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu Kabupaten Konawe menanggapi soal isu penonaktifan dua aparatur sipil negara (ASN) Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara.

Bupati Konawe, Kery Saiful Konggoasa, secara resmi telah menonaktifkan dua pejabat ASN Konawe yaitu Kepala Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Konawe, Faisal Taridala dan Camat Anggaberi, Pendi.

Dan kedua ASN kini dimutasi di Kantor Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Konawe sebagai staf biasa terhitung 27 September 2022.

Komisioner Bawaslu Divisi HPP dan Penyelesaian Sengketa, Indra Eka Putra menuturkan, penonaktifan kemarin memasukan unsur Bawaslu.

“Kami melihat bahwa ini bukan kondisi normal. Ini adalah kondisi adanya dugaan pelanggaran yaitu pelanggaran netralitas,” kata Indra, Rabu (28/9/2022).

Baca Juga  Profil Singkat Eks Ketum Badko Sultra yang Terpilih Jadi Komisioner Bawaslu Konawe Periode 2023-2028

Menurut Indra, seharusnya menunggu dulu Bawaslu Konawe selesai memeriksa hingga keluar rekomendasi terhadap kedua ASN tersebut.

Ia menambahkan, penyeretan nama Bawaslu terhadap penonaktifan kedua ASN ini akan berdampak pada penilaian publik.

“Kita menghindari publik berpretensi bahwa penonaktifan ini gara-gara Bawaslu menyatakan perbuatan mereka adalah dugaan pelanggaran. Kita belum ada urusan penonaktifan itu,” tambahnya.

“Jangan diseret Bawaslu kedalam itu karena bisa saja orang yang terduga atau terperiksa itu menganggap bahwa ini kolaborasi antara Bawaslu dan Pemda sehingga mereka dinonaktifkan,” imbuh Indra.

Lebih lanjut, kata Indra, seandainya dalam kondisi normal maka penonaktifan itu bisa saja dilakukan.

Selain itu, Indra menyebut, dalam pemberitaan yang ada seperti menempatkan pemerintah daerah (Pemda) yang tegas terhadap penanganan ASN belum berimbang.

Baca Juga  Diganjar Penghargaan UPP Kabupaten Terbaik 2023, Pj Bupati Konawe: Ini Harus Dipertahankan

Ia juga menjelaskan, kedua ASN itu kini telah diperiksa pihaknya.

“Hari ini itu saksi-saksi baik dari mereka maupun dari kita. Setelah itu ada lagi prosesnya yaitu membuat kajian hukum atas pemeriksaan. Jadi menurut saya tunggu saja dulu ini masih on proses,” jelasnya.(RW)