suarakarsa.com – Kementerian Keuangan akhirnya angkat bicara mengenai alasan Presiden Prabowo Subianto ingin menghemat APBN 2025 sebesar Rp306,69 triliun. Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kemenkeu, Deni Surjantoro, menegaskan bahwa pengelolaan APBN harus disiplin, prudent, dan tepat sasaran untuk menjaga stabilitas dan keberlanjutan keuangan negara.

“Efisiensi ini juga pastinya untuk kewaspadaan kita dalam menghadapi tantangan ke depan, dan efisiensi ini untuk mendukung program prioritas pemerintah,” ujar Deni saat dikonfirmasi, Kamis (23/1).

Deni juga menekankan bahwa penghematan anggaran murni untuk mendukung program prioritas pemerintah, sejalan dengan Asta Cita—program prioritas pemerintahan Prabowo.

Namun, Kemenkeu membantah bahwa efisiensi ini dilakukan khusus untuk menambah anggaran makan bergizi gratis.

Anggaran makan gratis yang ditetapkan senilai Rp71 triliun dinilai masih kurang. Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebut bahwa diperlukan tambahan dana Rp100 triliun untuk memenuhi target pemberian makan 82,9 juta orang sesuai rencana awal Prabowo.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan bahwa pihaknya tengah mempertimbangkan keseluruhan postur APBN untuk memenuhi kebutuhan tersebut.

Hal ini disampaikan setelah Sidang Kabinet yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Rabu (22/1).

“Yang prioritas-prioritas, yang Pak Presiden tetapkan dan akan dicapai, bagian-bagian mana yang untuk mengakomodasi kebutuhan tambahan itu kita sedang mengidentifikasi. Kemudian, supaya bisa betul-betul sesuai dengan prioritasnya beliau dan mengurangi inefisiensi,” ujar Sri Mulyani.

Ia juga menegaskan bahwa keseluruhan postur APBN akan dievaluasi guna mengalokasikan tambahan Rp100 triliun untuk program makan bergizi gratis.

Pada hari yang sama, pemerintah menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja dalam Pelaksanaan APBN dan APBD 2025.

Dua sumber utama penghematan yang menjadi fokus Presiden Prabowo adalah:

  1. Pemotongan anggaran belanja kementerian/lembaga (K/L) sebesar Rp256,1 triliun.
  2. Efisiensi dana transfer ke daerah (TKD) senilai Rp50,59 triliun.

Secara terpisah, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi tidak menutup kemungkinan bahwa hasil penghematan APBN 2025 akan digunakan untuk program makan bergizi gratis (MBG).

“Nanti kita lihat ya. Ini alhamdulillah MBG sudah berjalan. Namun, presiden merasa agar bisa segera mungkin penerima manfaatnya lebih banyak dan merata,” ujar Prasetyo saat melepas keberangkatan Presiden Prabowo ke India di Lanud Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Ia menambahkan bahwa ada kemungkinan hasil efisiensi APBN dialokasikan untuk program MBG guna memperluas cakupan penerima manfaat secara lebih merata.