Tarif PPN Indonesia Naik Jadi 12 Persen, Tertinggi Kedua di Asia Tenggara

suarakarsa.com – Menteri Keuangan Sri Mulyani memastikan kenaikan Tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen mulai 1 Januari 2025. Kenaikan ini tidak dapat ditunda karena sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP).

“Dari sisi keuangan negara, PPN 12 persen juga sudah waktunya untuk direalisasikan,” ujar Sri Mulyani seperti dikutip dari Kompas.com, Jumat (15/11/2024).

Indonesia Tertinggi Kedua di Asia Tenggara

Dengan kenaikan tersebut, Indonesia akan memiliki tarif PPN tertinggi kedua di Asia Tenggara, setelah Filipina (12 persen). Sebelumnya, tarif PPN Indonesia berada di angka 11 persen sejak 1 April 2022, dan 10 persen sejak 1983 hingga 2022.

Dibanding negara lain di Asia Tenggara:

• Filipina: 12 persen
• Indonesia: 12 persen (per 2025)
• Laos dan Kamboja: 10 persen
• Thailand dan Singapura: 7 persen
• Vietnam: 5–10 persen
• Myanmar: 5 persen (bisa mencapai 100 persen untuk barang tertentu)
• Brunei Darussalam: 0 persen

Perbandingan Global: PPN Tertinggi dan Terendah

Secara global, tarif PPN tertinggi banyak ditemukan di Eropa, seperti Hungaria dengan 27 persen, diikuti Swedia, Denmark, dan Norwegia (masing-masing 25 persen).

Di sisi lain, negara dengan tarif PPN terendah adalah Andorra (4,5 persen), disusul Kanada, Taiwan, dan Uni Emirat Arab (5 persen).

Berikut tarif PPN tertinggi di dunia:

• Hungaria: 27 persen
• Swedia, Denmark, Norwegia, Kroasia: 25 persen
• Yunani, Islandia: 24 persen
• Polandia, Portugal, Irlandia: 23 persen

Dan tarif PPN terendah:

• Andorra: 4,5 persen
• Kanada, Taiwan, UEA: 5 persen
• Laos, Thailand, Panama: 7 persen

Dampak Kenaikan Tarif

Kenaikan tarif PPN di Indonesia diproyeksikan meningkatkan penerimaan negara, tetapi juga berpotensi menambah beban masyarakat dan pelaku usaha. Sebagai jenis pajak konsumsi, PPN dibebankan kepada pembeli barang dan jasa, sehingga kenaikan tarif dapat memengaruhi harga barang dan daya beli masyarakat.

Namun, Sri Mulyani menegaskan kenaikan ini diperlukan untuk mendukung stabilitas keuangan negara dan menjaga pembangunan ekonomi. Dengan tarif 12 persen, pemerintah berharap penerimaan PPN dapat lebih optimal, sekaligus memperbaiki infrastruktur dan pelayanan publik.

Kenaikan tarif PPN menjadi isu yang perlu dicermati, mengingat dampaknya yang luas bagi masyarakat, pengusaha, dan stabilitas ekonomi nasional.