suarakarsa.com – Brigadir Jenderal Polisi (Brigjen Pol) TK tengah menjalani pemeriksaan oleh Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri terkait kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Johnny Eddizon Isir mengatakan, pemeriksaan terhadap perwira tinggi berpangkat bintang satu tersebut dilakukan oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri.

“Yang bersangkutan saat ini sedang menjalani pemeriksaan oleh Biro Wabprof Divisi Propam Polri,” kata Isir dalam siaran pers, Jumat (13/11/2026).

Menurut Isir, keterangan Brigjen TK juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara menyeluruh peran masing-masing pihak dalam perkara dugaan penyadapan tersebut.

Ia sekaligus meluruskan informasi mengenai sosok berinisial TK yang sebelumnya disebut dalam pengungkapan perkara.

“Sekaligus kami tegaskan bahwa sosok berinisial TK yang disebut dalam perkara ini merupakan seorang perwira tinggi Polri berpangkat bintang satu atau Brigadir Jenderal Polisi,” ujarnya.

Pemeriksaan terhadap Brigjen TK mencuat setelah Kapolri Jenderal Pol Suyudi Ario Seto memaparkan dugaan keterlibatan sejumlah pihak dalam kasus tersebut saat rapat kerja bersama Komisi III DPR RI.

Dalam rapat itu, Suyudi menjelaskan bahwa tersangka Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution pernah menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring Bareskrim Polri pada periode 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.

Ahrie diduga menerima perintah dari tersangka Jenderal Listyo Sigit Prabowo untuk meminta operator melakukan penyadapan tanpa disertai permohonan penyidikan.

“Kemudian (AS) melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.

Selain itu, Ahrie diduga memerintahkan penghapusan data hasil penyadapan berupa rekaman suara (voice) dan log, serta membubarkan grup WhatsApp yang berkaitan dengan aktivitas tersebut.

Sebelumnya, penyidik Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri menetapkan empat perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal nomor ponsel Presiden Prabowo Subianto.

Keempat tersangka tersebut yakni mantan Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo, mantan Kadivkum Polri Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, mantan Kadiv TIK Polri Irjen Pol Slamet Uliandi, serta mantan Dirtipidnarkoba Bareskrim Polri Irjen Pol Eko Hadi Santoso.

Dalam pengungkapan perkara tersebut, penyidik menyebut aktivitas penyadapan tidak hanya menyasar nomor ponsel Presiden Prabowo. Sejumlah pihak lain juga diduga menjadi sasaran, mulai dari lingkar Istana, kementerian dan lembaga, pejabat pemerintah, anggota DPR RI, partai politik, tokoh politik, gubernur, kapolda, KPK, Kejaksaan, internal Polri, organisasi kemasyarakatan, aktivis hingga mahasiswa.

Atas dugaan perbuatannya, penyidik menerapkan sejumlah ketentuan pidana sesuai dengan peran masing-masing tersangka.

Pertama, Pasal 258 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan penyadapan, dengan ancaman pidana penjara paling lama 10 tahun.

Kedua, Pasal 48 juncto Pasal 32 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang ITE terkait dugaan penghilangan data elektronik, dengan ancaman pidana penjara paling lama delapan tahun.

Ketiga, Pasal 332 ayat (1) dan atau ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP terkait dugaan akses ilegal, dengan ancaman pidana penjara paling lama enam atau tujuh tahun sesuai ketentuan yang disangkakan.

Penyidik juga menerapkan Pasal 20 huruf c dan atau huruf d KUHP terkait dugaan turut serta melakukan tindak pidana atau menggerakkan orang lain untuk melakukan tindak pidana, termasuk dengan menyalahgunakan kekuasaan.

Selain perkara dugaan penyadapan, akses ilegal, dan penghilangan dokumen elektronik, Polri juga menerbitkan laporan polisi terkait dugaan tindak pidana makar.

Laporan tersebut berkaitan dengan dugaan turut serta melakukan tindak pidana secara bersama-sama atau melakukan pemufakatan jahat untuk melakukan makar.

Atas laporan itu, Polri masih melakukan penyelidikan guna memastikan ada atau tidaknya unsur makar yang harus dibuktikan melalui proses hukum secara terpisah.