JAKARTA – Bakal capres Ganjar Pranowo mengungkapkan soal pembenahan penegakan hukum antikorupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) di Indonesia. Ganjar menyebut sudah berdiskusi panjang dengan bakal cawapres Mahfud Md mengenai hal itu.
Ganjar mengatakan masyarakat banyak menanyakan penegakan hukum anti-KKN. Sebab itu, kata Ganjar, pemerintah harus benar-benar serius mengurus hal tersebut.
“Ya hari ini agenda itu menjadi begitu penting karena begitu banyaknya masyarakat mempertanyakan salah satu agenda Reformasi yaitu penegakan hukum yaitu anti KKN maka pemerintah musti serius betul mengurus ini,” kata Ganjar kepada wartawan di Senayan, Jakarta Pusat (Jakpus), Minggu (29/10/2023).
Ganjar mengaku sudah berdiskusi panjang dengan Mahfud. Agar sistem kelembagaan yang sudah baik segera bisa dilaksanakan.
“Dan kami diskusi panjang dengan Pak Mahfud soal ini agar secara kelembagaan sistem yang sudah baik segera bisa dilaksanakan. Maka regulasi yang sudah mengatur dengan ketat, kalaulah kemudian tidak bisa menjangkau dalam pelaksanaannya maka saya rasa mesti ada yang di-review,” jelasnya.
Ganjar mengatakan pemilihan aparat penegak hukum (APH) yang teguh menjadi hal yang penting. Agar, dapat menghasilkan APH yang imparsial karena hal itu penting untuk masyarakat.
“Namun demikian aktor menjadi penting maka memilih APH yang teguh yang. Kemudian bisa betul-betul imparsial maka itu menjadi penting,” tuturnya.
Ganjar pun membahas soal kekecewaan rakyat pada tahun 1998. Menurutnya, saat itu rakyat menginginkan adanya perbaikan dalam sistem ketatanegaraan yaitu anti-KKN.
“Karena pasti rakyat akan kecewa karena dulu tahun 1998 terjadi sebuah perubahan besar. Pasti menginginkan adanya perbaikan-perbaikan dalam sistem ketatanegaraan salah satunya anti-KKN, ingat anti-KKN,” tuturnya.(SW)
