JAKARTA – Calon presiden (capres) nomor urut 1 Anies Baswedan dan capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo sama-sama menyoroti pinjaman online (pinjol) sebagai alternatif pembayaran uang kuliah tunggal (UKT).
Mulanya, Anies bertanya kepada Ganjar soal topik yang menjadi perbincangan belakangan ini, yakni pinjol untuk pembayaran uang kuliah.
Ganjar mengakui permasalahan mahasiswa saat ini agar tetap dapat berkuliah dengan cara berutang. Ganjar menyebut saat bertemu dengan mahasiswa di Yogyakarta, topik ini menjadi perbincangan utama.
“Ikhtiar para mahasiswa hari ini agar dia tetap bisa sekolah adalah ngutang. Pak Anies benar tadi, pinjol ternyata menjadi problem dan saya sepakat diskusi beberapa waktu lalu dengan mahasiswa di Jogja ini menjadi cerita utama,” kata Ganjar dalam debat kelima pemilihan presiden (Pilpres) di JCC Senayan, Jakarta, Minggu (4/2/2024).
Dia mengatakan salah satu programnya 1 sarjana untuk 1 keluarga miskin menjadi salah satu cara untuk mengatasi hal ini. Ganjar pun membagi cerita waktu kakaknya menempuh pendidikan menggunakan skema Kredit Mahasiswa Indonesia (KMI).
“Kalau tidak salah kakak saya sampai hari ini ijazahnya tidak pernah diambil juga. Karena itu dia lulus menggunakan kredit yang sangat murah, diberikan skema oleh pemerintah dan modalnya seperti bayar setelah panen. Panennya apa? Ketika dia lulus,” jelasnya.
Sementara itu, Anies menilai pendidikan tinggi salah satu faktor pembentukan kelas menengah Indonesia. Untuk itu, dia bilang negara harus menempatkan pendidikan tinggi sebagai eskalator sosial ekonomi.
Soal biaya pendidikan, Anies menyebut ada dua cara, yakni berasal dari orang tua dan negara. Menurutnya, biaya pendidikan dari negara harus lebih besar, bukan justru membebankan ke perguruan tinggi.
“Supaya apa? Dosen, pimpinan universitas bekerja pada pendidikannya, pengajarannya, penelitiannya, pengabdian, dan masyarakat. Biayanya negara yang masuk, ini sebagai investasi,” kata Anies saat menanggapi kembali pernyataan Ganjar.
Kemudian pendapatan negara nantinya berasal dari mereka yang naik kelas menjadi menengah. Dengan bekerja, mereka dapat membayar pajak. Dengan begitu, negara kembali mendapatkan anggarannya.
“Mereka bekerja, mereka memberikan pajak bagi negara, tapi bukan pendapatan pada saat mereka sedang bersekolah. Jadi negara menjadikan universitas sebagai eskalator sosial ekonomi,” imbuhnya.(SW)
