JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil empat orang menteri ke sidang sengketa Pilpres 2024. Mereka akan dimintai keterangan oleh hakim MK.
“Saudara Muhadjir Effendy Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Bapak Airlangga Hartarto Menteri Keoordinator Bidang Perekonomian, Ibu Sri Mulyani Indrawati Menteri Keuangan, Ibu Tri Rismaharini Menteri Sosial dan lima dari Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu,” ujar Ketua MK Suhartoyo dalam persidangan di gedung MK, Senin (1/4/2024).
Dia mengatakan para pihak itu akan dipanggil pada hari Jumat (5/4). Dia mengatakan MK sebenarnya menolak permohonan para pemohon untuk memanggil para menteri.
Namun, dia mengatakan hakim MK menilai keterangan dari lima pihak itu penting. Dia mengatakan para pihak dalam sidang tidak dapat bertanya ke para menteri.
“Karena ini keterangan yang diminta mahkamah maka nanti pihak-pihak tidak kami sediakan waktu untuk mengajukan pertanyaan, jadi yang melakukan pendalaman hanya para hakim,” ucapnya.
Di sisi lain Tim Kuasa Hukum Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Bambang Widjojanto (BW), mengaku ingin mengusulkan agar Mahkamah Konstitusi (MK) memanggil Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024. Dia mengatakan Jokowi sangat penting.
“Kami sebenarnya ingin mengusulkan juga Pak Jokowi diundang, dipanggil karena kan penting sekali,” kata BW di Gedung MK, Jakarta Pusat, Senin (1/4/2024).
Dia juga menyebut-nyebut nama sejumlah menteri. Menurutnya, para menteri itu bisa hadir untuk membela diri.
“Pak Airlangga Hartarto, Pak Bahlil, Pak Zulkifli, itu diaudit tuh. Bukan diaudit, tapi faktual memang melakukan hal itu. Maka dia perlu membela diri, maka membela dirinya itu di sini. Kalau dia tidak hadir dia rugi besar, makanya kemudian hadir,” ujarnya.
Sebelumnya, Ahli dari tim Anies, Faisal Basri, menilai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Investasi Bahlil Lahadalia, dan Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan paling vulgar dalam mempolitisasi bantuan sosial (bansos) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024. Menurut Faisal, tiga menteri itu aktif mendemonstrasikan bahwa bansos berasal dari Presiden Joko Widodo (Jokowi).
“Jadi, sudah uangnya ada, tapi kurang magnetnya, harus ditunjukkan ini loh yang ngasih secara demonstratif, maka Airlangga Hartato misalnya dan banyak menteri lagi lah, tapi yang paling vulgar, Airlangga Hartarto, Bahlil, dan Zulkifli Hasan,” ujarnya.
Faisal mengklaim Airlangga pernah menyebutkan bansos yang diberikan merupakan sumbangan Jokowi sehingga masyarakat mesti berterima kasih kepada Jokowi dengan cara memilih kandidat yang didukung Jokowi. Dia mengatakan tindakan serupa juga dilakukan oleh Zulkifli Hasan yang pernah meminta masyarakat untuk mengucapkan terima kasih kepada Jokowi karena telah diberikan bansos.
“Dikatakan juga oleh Menteri Investasi, Pak Bahlil bahwa silakan saja bikin sendiri Bu Risma (pembagian bansos). Dipikir semua menteri mentalitasnya, moralitasnya seperti dia, Bu Risma tidak, tidak mau mempolitisasi bansos,” ujar Faisal Basri.
Menurut dia, tindakan para menteri itu menunjukkan bahwa politisasi bansos tidak hanya sekadar menggelontorkan uang, tetapi juga memobilisasi para pejabat.(SW)
